Bappebti Akan Mengesahkan Pendirian Bursa Kripto

1 min read

Bappebti Akan Mengesahkan Pendirian Bursa Kripto

GAJEBOT.COM – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama menyampaikan akan mengesahkan pendirian bursa kripto.

Hal ini menyusul pertumbuhan kripto yang cepat sampai menuntut secepatnya dibentuknya perabotan regulasi dan forum yang menaunginya.

“Bursa ini fokusnya pada bantuan pelaku kerja keras mudah-mudahan hubungan antar semua pihak dapat berlangsung dengan baik. Antar pedagang, penanam modal maupun dengan forum lain dapat terang dan aman,” kata Sidharta secara tertulis, Kamis (15/4/2021).

Saat ini ada ribuan jenis cryptocurrency dan Bappebti telah mengeluarkan 226 aset crypto yang bisa diperdagangkan di Indonesia.

Perkembangan penggunaan aset crypto di dunia demikian pesat sehingga dapat dipergunakan selaku fasilitas pembayaran, investasi dan lain-lain.

Baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan ingin mudah-mudahan penggunaan dan jual beli aset crypto dapat berpengaruh kasatmata bagi ekonomi nasional.

Wamendag Jerry Sambuaga sementara waktu kemudian berjumpa dengan Wamenkeu Zuhasaril Nasara membahas bahan omnibus law bidang jasa keuangan utamanya dalam pengaturan pasar komoditas.

Pasar komoditas dan derivasinya seumpama dikenali selama ini menurut undang-undang berada di bawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang ada di bawah Kementerian Perdagangan.

Baca Juga :  5 Artis Wanita Ini Ternyata Malas Pakai Br4

Namun dalam perkembangannya jenis komoditi meningkat dan banyak bersinggungan dengan sektor lain.

“Khususnya dalam industri keuangan gres yang berbasis digital dan beberapa pengembangan produk derivatif yang lain makin banyak bersinggungan dengan forum dan kementerian terkait,” kata Jerry.

Menurutnya, hal ini sedang disinergikan mudah-mudahan omnibus law jasa keuangan nanti dapat menjawab tantangan regulasi sekaligus menjadi wadah bagi pertumbuhan industri ini.

Didampingi oleh Ketua Badan Kebijakan Fiskal dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (PPR), Wamenkeu sepakat perihal pertumbuhan pasar komoditi yang kian kompleks.

Ada banyak sekali permasalahan yang terkait mulai dari perpajakan sampai imbas bagi ekonomi nasional secara luas.

“Kami menyambut baik seruan Wamendag untuk berdiskusi mudah-mudahan pembagian wewenang dan kerjasama dalam UU Omnibus Law Jasa keuangan yang sedang dibahas draftnya dapat berlangsung dengan baik,” kata Wamenkeu.