Pinjol Legal ‘Menghilangkan Dosa’ Pinjol Nakal

9 min read

Fintech

Jakarta – Pinjaman online alias pinjol ilegal bikin risau masyarakat. Banyak penduduk yang terjerat dan menjadi korban dari teror pinjol ilegal. Di samping kisah-kisah negatif nan menyeramkan dari pinjol ilegal, masih ada juga golongan penyedia pinjol yang legal menjaga eksistensinya di tengah masyarakat.

Kelompok ini mengklaim diri mereka beroperasi sesuai aturan aturan yang berlaku, bahkan diakui negara. Kelompok pinjol-pinjol legal ini tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

“Kami di AFPI berlainan dengan mereka (pinjol ilegal), kami dibatasi dengan isyarat etik yang ada di dalam AFPI, dan juga aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah,” ungkap Wakil Ketua Klaster Pendanaan Multiguna AFPI Anita Wijanto dalam diskusi virtual langsung bareng Cryiptoins.

AFPI juga mengklaim skema pinjaman, hingga penagihan yang dijalankan pinjol ilegal jauh berlainan dan lebih manusiawi dibanding dengan yang ada di pinjol ilegal. Mereka juga mengobrol tips-tips biar penduduk tidak terjerat teror pinjol ilegal.

Bersama Cryptoins, Wakil Ketua Bidang Humas AFPI Tofan Saban dan Wakil Ketua Klaster Pendanaan Multiguna AFPI Anita Wijanto akan membahas tuntas wacana eksistensi pinjol legal ini. Penasaran? Simak wawancara selengkapnya di bawah ini.

Baca Juga :  Wamendag Nilai Aset Crypto Punya Potensi Besar Selaku Komoditas Perdagangan

Mengapa fintech tetap mesti dipertahankan eksistensinya, apa saja kegunaannya untuk masyarakat?

Tofan:

Ada gap pendanaan yang sungguh besar di Indonesia dikala ini, totalnya ada Rp 1.000 triliun ini nggak bisa dicover oleh institusi keuangan yang ada dikala ini. Kemudian pertumbuhan teknologi ini sungguh besar dan cepat, alhasil meningkat bagaimana cara sehingga keuangan ini bisa dicicipi seluruh penduduk secara merata lewat teknologi digital ini. Akhirnya timbul lah mirip kami ini proteksi online ini, dengan teknologi digital ini bisa jadi penyaluran pendanaan bahkan hingga daerah-daerah.

Bisa dibayangkan orang dahulu pinjam mesti ke perbankan, kita mesti tiba ke cabangnya, which is itu merepotkan. Belum lagi bicara syarat-syaratnya gitu kan. Apalagi kan perbankan itu industri yang sungguh ketat alasannya merupakan mereka kelola uang, ada pengelolaan keuangan ada juga pengurus dana penduduk untuk disalurkan. Banyak aturan yang berlaku di situ.

Kami dari proteksi online bisa melakukan dengan cepat, dan mempergunakan segala sesuatu terkait digital tadi. Kita buat credit scoring yang mempergunakan data digital, bagaimana beliau bisa menghasilkan data itu jadi input untuk kami untuk menghasilkan scoring alias kelayakan dari orang untuk sanggup pinjaman.

Kenapa mesti ada? Karena lebih banyak didominasi penduduk di Indonesia bisa kita ngomong unbankable, jadi mereka secara regulasi tidak dapat menerima pendanaan dari perbankan. Bukan alasannya merupakan mereka nggak memiliki kapasitas melakukan pembayaran, tetapi ada beberapa hal yang jadi kesusahan untuk ke sana, misalnya aksesnya, tidak ada jaminan, atau bisnisnya belum bisa berlangsung lama.

Contohnya saja, kredit konsumsi ya, kita mesti ada slip gaji, padahal kan banyak orang yang profesinya pedagang, freelance, terlebih kan kini ada pekerja kreatif. Mereka kan punya penghasilan, mereka nggak ada slip honor tetapi bukan mempunyai arti nggak ada rezeki.

Orang-orang ini lah yang disebut unserved, atau unbank, segmen ini banyak banget dan segmen mirip ini lah yang akan kami layani. Bukan kami mau jadi pesaing konvensional yang ada ya, tetapi bagaimana caranya kami menghasilkan mereka yang unbanked punya kredit history yang bagus sehingga nantinya jadi bankable.

Baca Juga :  Aset Kripto Sanggup Jadi Opsi Instrumen Investasi

Anita:

Pertama saya mau katakan fintech pendanaan berama itu memang mengobrol proteksi multiguna mirip mirip proteksi online yang ilegal. Tapi kami di AFPI berlainan dengan mereka, kami dibatasi dengan isyarat etik yang ada di dalam AFPI dan juga aturan yang berlaku dari pemerintah. Misalnya saja, bunga maksimum dibatasi. Kami sulit dipercayai praktik mirip pinjol ilegal, misalnya saja mereka berikan bunga tinggi seenaknya saja, dan mengakses data nasabah.

Itu yang kita garis bawahi pinjol ilegal di luar sana itu berlainan dengan yang ada di AFPI. Kami mau penjelasan dari awal, kami ini sungguh dirugikan jadinya dengan isu pinjol ilegal itu, jadinya asumsi penduduk pinjol atau fintech itu negatif saja.

Intinya memang penduduk kita masih butuh terusan kredit baik yang produktif maupun konsumtif, selama ini credit scoring tidak dapat mencapai penduduk yang ada. Masih banyak penduduk yang unbanked dan bisa ditawarkan oleh kami fintech pendanaan bareng ini, ini jadi alternatif credit scoring buat penduduk yang belum terlayani oleh bank. Di sini lah kami masuk dengan cara yang benar, dengan aturan yang menangkal kita juga.

Kenapa pinjol ilegal ini masih berkembang subur di tengah masyarakat? Apakah masih ada celah pada aturan yang berlaku atau justru penduduk yang memang kurang teredukasi?

Anita:

Saya rasa sih dua-duanya ini ya, celah ini sungguh besar memang. Apalagi keperluan kredit di penduduk ini tinggi, penduduk butuh kredit ada yang menawarkan dengan praktis lewat sms segala macam, di segi lain ada penduduk kurang teredukasi dan tertarik. Makara di mana ada keperluan di situ ada celah.

Pertama celah memang besar, kedua edukasi memang belum merata, terlebih di daerah. Dari segi OJK, AFPI, terlebih platform sendiri. Kami telah genjot hal ini.

Jadi pesan buat penduduk juga dikala ini ada yang legal dan ilegal, jangan sama sekali pinjam ke yang ilegal. Mereka tidak dikelola oleh OJK, AFPI, mereka mempergunakan celah-celah di tengah masyarakat. Mereka kena grebek bisa saja mereka dirikan kembali. Makara menurut saya kalau ada kebutuhan, celah niscaya akan senantiasa ada.

Tofan:

Saya tambahkan, kami dari AFPI salah satu misinya merupakan berkomunikasi dan mengeluarkan banyak sekali inisiasi dengan forum lain. Dua bulan lalu, OJK, AFPI, Kepolisian, kami menggagas koordinasi ramai-ramai berantas pinjol ilegal ini. Dibutuhkan kolaborasi yang bagus antara semua forum ini, dari Kominfo misalnya bagaimana atur secara digital, bagaimana Play Store dibatasi.

Kita mesti sinergi biar bisa batasi ruang gerak mereka. Literasi juga memang kalau belum meningkat dengan baik mereka akan senantiasa ada.

Baca Juga :  Joe Taslim Mulai Berinvestasi Di Aset Crypto

Celah aturan itu, sejauh ini apa bentuknya? Apakah aturan pinjol yang ada dikala ini kurang baik, khususnya di OJK yang mengendalikan problem produk keuangan?

Tofan:

Dari OJK sih telah mengendalikan bagaimana fintech pendanaan bareng beroperasi telah cukup baik, baik dari cara operasi, permodalan, dan lain-lain itu telah baik. Itu regulasi yang dapat dibarengi untuk beroperasi secara legal gitu kan. Tapi, yang ilegal mereka bisa masuk dengan gampang, alasannya merupakan mereka nggak tunduk ke hal-hal semacam itu.

Sedangkan yang namanya ranah operasi yang ilegal ini kan semua di dunia digital, ini nggak bisa dibatasi cuma dengan aturan-aturan keuangan yang berlaku saja. Bukan cuma sekedar aturan OJK bagaimana fintech pendanaan bareng itu beroperasi.

Banyak hal yang mesti kita batasi sebetulnya. Misalnya saja fasilitas menghasilkan website, fasilitas menghasilkan aplikasi, fasilitas untuk bisa tayang dan timbul di Play Store itu menjadi satu hal halangan yang mesti dibatasi. Kalau bicara ranah kan, itu bukan ranah OJK untuk batasi itu.

Sementara penduduk ini literasinya masih kurang mana yang legal dan ilegal. Main download dan meminjam. Ini yang bekerjsama luput dari ranah itu aturannya. Kalau ada kendala, masalah, dan pelaporan di sana gres lah bisa ditindak.

Preventifnya memang masih kurang, maka kolaborasi antar institusi ini mesti dibutuhkan. Komunikasi mesti baik dengan Kominfo, dengan Google juga misalnya. Misal bikin apps untuk tayang kan harusnya ada legalitas tertentu yang diperiksa, itu sebuah preventif kan sebenarnya.

Baca Juga :  Pakar Digital Beberkan Kiat Mendulang Untung Cuan Dari Cryptocurrency

Kemudian butuh UU data pribadi juga misalnya, kalau dikala ini tanpa UU itu mereka bisa dengan mudahnya ambil segala jenis data. Dengan UU itu kan maka pada titik pengumpulan data saja telah bisa dibentuk pelaporan itu. Kalau dikala ini kan bila ada penagihan tidak beretika gres bisa laksanakan pelaporan.

Maka fungsi kami di AFPI juga kan advokasi kebijakan, kami mau seawal mungkin pagari ruang gerak bagi mereka. Kami apresiasi SWI dan Kepolisian bisa ditebas ke pinjolnya, hingga ke biro penagihannya juga dibedah. Kami ingin hal-hal begini terus berkembang, biar pelaku ilegal ini ibaratnya mikir-mikir untuk beroperasi bebas.

Masyarakat masih banyak terjerat, salah satunya alasannya merupakan literasi rendah dan tidak dapat membedakan mana pinjol legal dan ilegal. Adakah tips-tips paling praktis cara bedakan yang legal dan ilegal?

Tofan:

Secara general ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Paling praktis itu dikala download, aplikasi itu minta terusan data pribadi. Kalau di AFPI ini kan kami cuma minta terusan ke kamera, lokasi, dan mikrofon. Itu aja yang boleh diakses, pada dikala beliau minta terusan ke yang lainnya, ke galeri, phone book itu udah niscaya ilegal.

Kedua dari segi penawaran, kami dari segi isyarat etik itu tidak boleh melakukan penawaran lewat WhatsApp atau SMS secara direct ya. Itu nggak boleh. Maka kalau menerima hal-hal mirip itu, telah terang itu kategorinya ilegal.

Kemudian hal-hal lain butuh acara lebih, misalnya cek dahulu di situs web OJK aplikasinya ada atau nggak. Atau cek websitenya alamatnya clear atau tidak. Mungkin itu yang dapat jadi gejala aplikasinya ini legal atau tidak legal.

Anita:

Untuk permulaan ya bagi orang yang belum terjebak yang memilih-milih meminjam dari mana, yang diterangkan tadi merupakan gejala paling terang terlihat. Kalau menampilkan dengan SMS itu telah terang niscaya ilegal. Kalau mereka menampilkan sesuatu dengan mudah, approval mudah, itu mereka memang mencari dan menjajal mendapatkan orang yang tidak melakukan cross check.

Semua pinjol legal itu niscaya akan lewat aplikasi apa-apanya nggak mungkin lewat SMS. Ini ada sekitar 6 ciri-cirinya, pertama tidak terdaftar, bunga dan waktu proteksi tidak jelas, kemudian terusan data pribadi, kemudian medianya lewat SMS bukan apps, kemudian alamat mereka itu tidak jelas. Kemudian dikala orang ada terjerat ya, lazimnya mereka menagih tidak cocok dengan isyarat etik, sungguh agresif dan tidak beretika.

Satu paling praktis itu, kalau sanggup SMS itu niscaya ilegal. Misalnya, sanggup SMS ‘Anda sanggup proteksi sekian, nanti klik ini’ ini dilihat langsung aja udah niscaya ilegal.

Apakah modus lewat SMS ini paling biasa dijalankan pinjol ilegal?

Anita:

Ya memang benar. Mereka ini kayak sebar jaring aja. Sebar SMS 100 kemudian bisa ada yang terjerat 10 misalnya.

Tadi sempat bicara soal bunga pinjaman, di AFPI sendiri aturan dan isyarat etiknya mirip apa?

Anita:

Kalau dari segi AFPI sendiri ada maksimum bunga yang dikenakan ke customer, telah banyak di-announce, kami turunkan ke 0,4% per hari bunganya dan denda maksimum cuma 0,8% per hari. Member kami niscaya akan aware terhadap itu dan akan ikuti itu.

Tofan:

Di AFPI sendiri setinggi-tingginya penagihan bila ada keterlambatan, cuma boleh dibatasi 100% dari jumlah tagihan. Bila proteksi Rp 1 juta misalnya, maka maksimum yang ditagih cuma boleh Rp 2 juta tidak dapat lebih dari itu. Itu dari isyarat etik kami. Jika ada laporan pelanggaran kami akan tindak lanjuti untuk ditindak.

Sebagai pembeda, mirip apa isyarat etik yang benar apabila ada peminjam yang menunggak. Mulai dari perayaan apa saja yang diberikan, hingga cara penagihannya bagaimana?

Anita:

Penagihan ini kami ada isyarat etik yang di dalamnya ini ada SOP rincian terhadap seluruh anggota, jam penagihan ditentukan, kemudian bagaimana cara penagihan juga ditentukan. Mereka mesti bawa surat tugas, berpakaian rapi dan sopan, mau kontak juga diputuskan siapa pun yang dapat dikontak. Kalau ada yang bertindak di luar itu, penduduk lebih baik langsung laporkan saja. Bisa juga ke APFI juga.

Baca Juga :  Bangkitkan Kesadaran Publik Mudah Dan Amannya Berinvestasi Di Crypto 

Untuk perayaan sendiri memang tiap platform bisa beda-beda, cuma kalau praktik biasa di segmen multiguna ya. Biasanya, 5 hari sebelum jatuh tempo kami kasih notifikasi di apps atau SMS ke user. Kami kirimkan di 5 hari, 3 hari, dan 1 hari sebelum jatuh tempo.

Nah kalau telah jatuh tempo belum bayar, kemungkinan akan ditelpon oleh pihak debt collection istilahnya, nanti diinformasikan jumlah tagihan Anda sekian, jatuh tempo tanggal sekian, mohon secepatnya dijalankan pembayaran.

Nah sehabis ditelpon itu tidak juga ada pembayaran dari user, maka user akan dikunjungi oleh field collection. Field collection-nya juga kita tetapkan ada surat tugasnya, penagihan dijalankan dengan sopan, tidak ada cara-cara yang kasar. Jamnya juga ditentukan, tidak tengah malam misalnya.

Tofan:

Saya tambahkan lagi juga, mungkin kalau hingga dihadiri itu kan kelihatan telah berlebihan gitu ya bagi masyarakat. Cuma adakala dari kami itu hingga dihadiri alasannya merupakan user-nya nggak bisa dihubungi gitu lho. Padahal kami selaku platform legal itu membuka komunikasi juga bekerjsama terhadap semua kesusahan yang terjadi ke para peminjam. Apalagi kan pada dikala pandemi kan, tetapi namanya restrukturisasi itu dijalankan juga sama kami.

Yang penting itu komunikasi gitu. Kadang orang cemas duluan kalau ditelepon collection ini. Padahal kami kan by isyarat etik tertentu gitu kan, alasannya merupakan nggak bisa dihubungi kan mau nggak mau kami datangi gitu kan. Tiap platform memang punya SOP sendiri soal solusi pinjaman, yang terang niscaya mereka nggak mungkin memaksakan kalau memang peminjam tak bisa bayar. Yang penting ini merupakan komunikasi gitu dan saling keterbukaan oleh kedua belah pihak.

Mengenai persoalan banyaknya penduduk yang terjerat utang di lebih dari satu penyedia pinjol, kalau dari AFPI menyaksikan problem ini mirip apa, bagaimana cara biar penduduk tidak terjerat problem mirip ini?

Tofan:

Makanya kenapa kami buat Fintech Data Center (FDC), kami ingin biar orang-orang tidak melakukan proteksi yang berlebihan. Dari pantauan kami, ada juga orang yang bukan cuma butuh pinjaman, tetapi memang melakukan proteksi yang ujungnya fraud. Kami bentengi dengan FDC ini.

Masyarakat juga banyak tergiur kemudahan, praktis melakukan peminjaman, jadinya asal pinjam aja tanpa ada tujuan yang jelas. Setiap peluang kami senantiasa sampaikan biar penduduk melakukan proteksi alasannya merupakan butuh, pinjamlah sesuai keperluan dan pinjamlah sesuai kemampuan.

Kalaupun berutang dan kemudian kesulitan, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Laporan dari kami, lazimnya orang-orang yang terjerat ini merupakan kesusahan di satu tempat dan beliau pinjam untuk lunasi, pinjam untuk lunasi. Ini literasi yang kami dengungkan pinjam sesuai keperluan dan jangan pernah untuk gali lubang tutup lubang.

FDC ini tata cara mirip apa, cara kerjanya bagaimana?

Tofan:

Karena ini proteksi digital di mana semua data bisa diambil real time maka kami buat FDC ini, setiap dikala kita bisa pantau si A ini meminjam di platform mana saja kita jadi bisa tahu orang ini meminjam telah berlebihan atau tidak. Kemudian, bila telah lebih sekian platform dengan nilai sekian dicocokan dengan profile-nya, platform itu dapat menolak pinjamannya beliau kalau berlebihan.

Dengan FDC ini kita bisa tahu beliau pinjam di mana aja dan berapa saja. Tujuannya ini biar tidak ada pendanaan berlebih, kan orang mentang-mentang praktis main pinjam-pinjam aja. Makara dengan FDC platform bisa tahu orang ini berlebihan atau tidak, kita bisa batasi sendiri di awalnya.

Mengenai imbauan pemerintah pinjol ilegal tak perlu dibayar. Komentar dari AFPI mirip apa, apakah sempurna apabila penduduk tidak melakukan pembayaran utangnya ke pinjol ilegal?

Tofan:

Dari imbauan pak Mahfud memang maksudnya berikan dampak jera ke pinjol ilegal, cuma penduduk tetap mesti hati-hati merespon imbauan ini. Namanya utang, harusnya memang tetap mesti dibayar.

Kami mendukung semua langkah yang dijalankan pemerintah cuma bagaimana penerapannya tidak jadi membingungkan. Ini kan dari imbauan kemarin khawatirnya juga jadi digeneralisir, dikatakan jangan bayar pinjol ilegal semua pinjol nggak usah dibayar.

Menurut kami lebih baik penduduk menyaksikan proteksi mirip apa yang dihadapi, kalau memang masuk akal ditagih pihak pinjol terlebih yang legal, ya telah bayar. Namanya utang kan memang mesti dibayar. Cuma kalau ilegal, ditagih secara kasar, bawa-bawa data pribadi, dan lain-lain mungkin itu jadi pertimbangan, lebih baik sambil lapor saja ke pihak berwajib.

Masalah wacana moratorium izin pinjol gres yang gres dikeluarkan, AFPI setuju? Apakah kebijakan ini sempurna untuk dilakukan, di segi lain apa tidak akan mematikan pertumbuhan industri fintech yang ada?

Tofan:

Dari segi kami untuk dikala ini itu merupakan langkah yang mungkin dibutuhkan, alasannya merupakan kami kan konsentrasi sungguh-sungguh biar penduduk bisa bedakan mana legal dan mana ilegal. Kalau ini jadi dibatasi ini jadi waktu sempurna untuk kami biar bisa bersih-bersih dahulu dan literasi masyarakat, jadi penduduk tahu dengan terang ini yang legal mana yang ilegal. Takutnya kalau banyak yang masuk gres lagi, problem belum selesai, malah repot jadi problem baru.

Baca Juga :  5 Artis Wanita Ini Ternyata Malas Pakai Br4

Kalau dari segi ekonomi, penambahan pinjol gres jadi hal yang dibutuhkan. Industry wise ya. Masih ada gap market yang mesti di-serve teman-teman fintech. Kekurangan itu kan ada gap Rp 1.000 triliun di market, yang dapat kami serve itu gres sepersepuluhnya aja.

Tahun ini 2021 keseluruhan pendanaan bareng ini saja cuma bisa sediakan Rp 100 triliunan, dari keperluan tadi itu masih sungguh kecil ya. Emang nggak bisa 104 yang telah ada penuhi market itu? Bisa sih cuma pace-nya itu waktunya itu bakal lama.

Tapi ya balik lagi ke kepentingan tadi, jikalau memang masih keadaan begini, satu langkah baik juga kalau mau di-hold dulu, kami akan beres-beres dan bersih-bersih dulu.

Seperti apa tips-tips bagi penduduk biar tetap kondusif apabila mau melakukan proteksi ke layanan penyedia pinjol?

Tofan:

Pertama itu menurut saya merupakan menentukan proteksi yang dijalankan itu landasannya ada sebuah keperluan dan memiliki kesanggupan pengembalian. Kemudian jikalau memang telah dipahami ada keperluan pinjaman, kedua laksanakan lah proteksi ke forum yang legal. Kenapa mesti legal? Karena semua telah sesuai aturan bunga dan rentang waktu niscaya sesuai aturan nggak akan mencekik dan memberatkan, kalau ada problem ada lembaganya yang terang yang menolong penyelesaiannya dengan terang dan tuntas.

Ketiga merupakan biasakan untuk memahami, kita menggunakan produk proteksi kita mesti paham ini produk mirip apa, bagaimana durasinya, apa yang mesti dijalankan bila jatuh tempo. Buat saya tiga hal tadi itu paling utama kalau mau sanggup proteksi dengan kondusif di pinjol.